Ini Alasan Pemerintah Naikkan Bea Masuk Kondom Sampai Es Krim

Jakarta - Pemerintah menaikkan tarif bea masuk impor barang konsumsi dan non konsumsi rata-rata 5 persen. Upaya ini bertujuan untuk mendorong industri dalam negeri bertumbuh dan menggenjot penerimaan negara.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, barang yang dipungut bea masuk impor lebih tinggi kebanyakan diproduksi di Indonesia untuk produk sejenis. Produk tersebut diantaranya kopi, ikan, penghapus karet, kondom, kutang, es krim, minuman beralkohol sampai mobil jenazah.

"Yang dikenakan kenaikan tarif bea masuk kan barang konsumsi, seperti susu formula bayi dan lainnya yang ada di dalam negeri," ujar dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (23/7/2015).

Kata Bambang, kebijakan tersebut dianggap seperti insentif yang akan mendorong geliat industri dalam negeri, seperti penghapusan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan penyesuaian PPh Impor Pasal 22 untuk barang mewah tersebut. "Supaya industri dalam negeri tumbuh, konsumsi tetap terjaga tapi barangnya berasal dari dalam negeri," cetus dia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, rata-rata kenaikan tarif bea masuk impor ini sekira 5 persen.

"Kita pikirkan bagaimana yang paling baik untuk industri dalam negeri di tengah situasi seperti ini, di mana industri manufaktur dan pengolahannya lagi turun," paparnya.

Terkait potensi penerimaan bea masuk dari kebijakan ini, Suahasil belum bersedia menyebutkannya. "Ini sebenarnya sudah lama pending padahal konsumsi barang impor makin besar, lalu kita selesaikan. Jadi ini saatnya kita membantu produsksi dalam negeri dengan meningkatkan bea masuk impor," tukas dia.(Fik/Nrm)

Read more »

PT KAI Larang Asongan Berjualan di Kereta

Sejumlah pedagang asongan yang menjual barang dagangannya di Stasiun Kota Bojonegoro mulai sejak tanggal 1 Februari 2013 ini tidak boleh berjualan di dalam area Stasiun dan di dalam Kereta APi (KA).

Aturan itu sesuai dengan Interuksi Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) nomor 2/LL-066/LA-2012 tanggal 13 Januari 2012 dan Daerah Operasi IV Semarang, tentang Penertiban Pedangan Asongan, Penumpang Liar dan Larangan Penumpang Merokok Diatas Kereta Api.

Kepala Stasiun Kota Bojonegoro, Eko S Mulyanto mengatakan, diterapkannya interuksi tersebut karena banyak penumpang yang mengeluh tentang keberadaan para pedagang asongan. Pra yang baru tanggal 8 Januari lalu menjadi Kepala Stasiun Bojonegoro itu mengaku telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pedagang asongan.

Sebab dengan dengan ditetapkannya peraturan ini, ia mengaku dilema karena menyangkut kemanusiaan. "Sejak 1 Februari lalu diwajibkan area stasiun dan kereta api bebas dari pedagang asongan," ujar Eko S Mulyanto, Minggu (03/02/2013).

Sejak ditetapkannya peraturan itu, para pedagang kemudian hanya diperbolehkan menjajakan dagangannya diluar batas pagar. Untuk menghindari pedagang yang melakukan tindakan anarki dan melakukan perlawanan pihak stasiun mendapat bantuan keamanan dari aparat Kepolisian dan TNI.

"Bantuan keamanan ini mulai sejak tanggal 1 Februari hingga tanggal 20 Februari mendatang," jelas Eko yang sebelumnya menjadi Wakil Kepala Stasiun Cepu itu.

Namun ia menambahkan, selama masa penertiban para pedagang masih bisa diatur. Hal itu disebabkan karena kebanyakan mereka yang menjadi pedangan asongan merupakan warga yang bertempat tinggal di tanah milik PJKA. "Mungkin karena faktor itu mereka kemudian mudah diberi arahan," pungkasnya.

Sementara salah seorang pedagang asongan, Endah Sri Wahyuni mengungkapkan, kini ia beserta pedagang asongan lain hanya bisa berjualan di luar area stasiun. Dengan demikian, lanjut wanita yang menjual nasi pecel itu, pendapatan yang diperolehnya menurun drastis. "Pendapatannya ya sangat menurun karena tidak boleh masuk stasiun," keluhnya.

Wanita asal Desa Kauman, Kecamatan Kota Bojonegoro itu mengaku sudah menjual nasi pecel dan minuman di Stasiun Bojonegoro sejak 1994. Ia berharap, dalam peraturan ini selanjutnya ada solusi bagi para pedagang asongan. "Seperti misal diberi kesempatan untuk berjualan di dalam kereta api sebelum kereta berangkat," harapnya.

Read more »

Kenaikan Harga Sapi Sudah Tidak Wajar

Bojonegoro - Terus melambungnya harga sapi lokal membuat sejumlah pedagang sapi mengeluh. Mereka menilai jika kenaikan harga sapi lokal di Bojonegoro saat ini sudah tidak wajar, Minggu (03/02/2013).

Para pedagang daging sapi ini meminta kepada pemerintah agar memasukkan sapi impor di pasaran lokal agar bisa menstabilkan harga yang kini melambung. "Pemerintah perlu memasukkan sapi impor di Bojonegoro," ujar Laji Ahmat (56) pedagang daging sapi di Pasar Besar Bojonegoro.

Ia menjelaskan, harga sapi jantan siap potong yang sebelumnya senilai Rp10 juta per ekor kini melambung menjadi Rp13 juta per ekor. Melambungnya harga tersebut karena stok sapi lokal di Bojonegoro kini banyak dikirim ke luar daerah seperti Jakarta dan Surabaya.

"Akibatnya stok sapi lokal jenis Jawa di Bojonegoro banyak berkurang sehingga harganya cenderung terus naik," tukasnya.

Kenaikan harga sapi tersebut secara langsung berdampak pula pada harga daging sapi di pasaran. Sebelumnya harga daging berkisar dari Rp80 ribu kini menjadi Rp83 ribu perkilogram. Kemudian yang kualitas bagus sebelumnya Rp85 ribu kini menjadi Rp88 ribu perkilogram.

"Harga daging sapi terus mengalami kenaikan. Hal ini dipicu harga sapi dari para peternak juga naik," ujar Arianik (45), pedagang daging sapi di Pasar Besar Bojonegoro.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Pemkab Bojonegoro, Tukiwan Yusa membenarkan, stok sapi lokal di Bojonegoro saat ini memang banyak dikirim ke Jakarta, Surabaya, dan lainnya. Sebab kata Tukiwan, kebutuhan sapi di Bojonegoro sendiri masih mencukupi.

"Sapi lokal Bojonegoro saat ini banyak dipasok untuk mencukupi kebutuhan di Jakarta dan Surabaya," ujar Tukiwan Yusa.

Tukiwan mengatakan, naiknya harga sapi lokal itu dipengaruhi banyak hal. Di antaranya dipengaruhi naiknya harga pakan sapi dan biaya perawatan. Ia menilai kebijakan memasukkan sapi impor akan merugikan para peternak.

Saat ini populasi sapi lokal jenis jawa di Bojonegoro sebanyak 200.000 ekor. Sebanyak 80.000 ekor sapi di antaranya sapi jantan siap potong. Sedangkan, kebutuhan sapi untuk mencukupi daging sapi di Bojonegoro hanya sebanyak 7.000 ekor sapi setiap tahun. Sehingga, kata Tukiwan, stok sapi lokal sisanya banyak dikirim ke luar daerah sesuai kebutuhan.

Read more »

Pajak Reklame di Kota Bekasi Naik Lima Kali Lipat

Bekasi: Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mulai mensosialisasikan kenaikan tarif untuk pajak reklame sebesar 320 persen pada 2013.

"Saat ini kita masih sosialisasikan dulu agar pengusaha tidak kaget dengan kebijakan baru ini. Yang jelas, tarif itu berlaku tahun ini," ujar Kepala Bidang Pertamanan dan Reklame Dinas Pertamanan, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum (DPPPJU) Kota Bekasi, Mardani, di Bekasi, Sabtu (2/2).

Menurut dia, kenaikan tarif itu akan berlaku di semua klasifikasi jalan yang ada di 12 kecamatan dan 56 kelurahan setempat.

"Tarif tertinggi ada di jalan khusus, yakni sepanjang ruas Tol Jakarta-Cikampek yang masuk dalam wilayah Kota Bekasi," katanya.

Untuk kategori jalan khusus, kata dia, tarifnya akan mencapai Rp25 ribu per meter per hari. Tarif itu meningkat dari tahun 2012 yang hanya Rp5 ribu per meter per hari.

Sementara untuk klasifikasi jalan kelas I hingga kelas III, harganya bervariasi mulai dari Rp20 ribu, Rp11 ribu, dan Rp6 ribu per meter per hari.

"Untuk jalan kelas I adalah jalan-jalan utama, seperti di Jalan Ahmad Yani dan Jalan KH Noer Alie. Sementara jalan protokol seperti Jalan Hasibuan termasuk ke kelas II," katanya.

Adapun kategori jalan untuk kelas tiga adalah jalan kota, contohnya Jalan Perjuangan di Bekasi Utara.

"Langkah ini kami ambil agar wajah Kota Bekasi lebih indah dan tidak dipenuhi papan reklame," katanya.

Menurut dia, belakangan ini banyak pengusaha reklame yang lebih memilih memasang reklame di Kota Bekasi karena tarif pajak reklame di Jakarta sangat tinggi.

Read more »

Hatta Minta Maskapai Lain Ambil Rute Batavia

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengharapkan maskapai penerbangan lain segera mengambil alih rute penerbangan yang sebelumnya dilayani oleh Batavia Air.

"Secepatnya isi rute tersebut dengan penerbangan lain apakah Garuda atau lainnya," ujarnya saat ditemui di Jakarta, tadi malam.

Menurut Hatta, pengambilahalihan rute tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat pengguna transportasi udara yang dirugikan akibat Batavia Air mengalami pailit.

"Pokoknya rute itu segera diisi agar tidak terjadi gangguan pada (pelayanan) transportasi udara," ujarnya.

Selain itu, Hatta juga meminta kepada manajemen Batavia Air untuk segera memenuhi kewajiban kepada para pegawai yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), terkait jumlah kompensasi.

Read more »

Ikut Workshop dan Exhibition PHE WMO, UMKM Kaos Muslim Ingin Besar

Kegiatan workshop dan exhibition UMKM yang disponsori oleh PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) di Wahana Ekspresi Pusponegoro (WEP), disambut positif oleh pelaku UMKM asal Gresik.

Salah satu peserta yang mengikuti kegiatan ini seperti UMKM Kaos Muslim milik Putera (27) warga Desa Gending, Kecamatan Kebomas Gresik. Menurut Putera, usaha yang dijalaninya sudah berjalan 5 bulan lebih. Harapannya, dengan mengikuti kegiatan ini bisa mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Pasalnya, usaha kaos muslim pemasarannya baru melalui via online (internet).

"Mudah-mudahan setelah mengikuti workshop dan exhibition. Usaha saya mendapat pendampingan dari PT PHE WMO," katanya kepada wartawan, Sabtu (2/02/2013).

Diakui Putera, usahanya kaos muslim dilepas di pasaran dengan harga rata-rata Rp 30 ribu. Sedangkan pemasarannya baru seputar wilayah Gresik. "Kaos muslim yang kami jual sebagian besar tulisannya bertemakan soal agama dan sholat 5 waktu. Soal pemasaran usaha yang saya jalankan masih minim. Untuk itu, perlu pendampingan maupun dukungan dari PT PHE WMO," ungkapnya.

Read more »

BI Yakin Sektor Perbankan Tumbuh Hingga 23 persen

Bank Indonesia mencatat geliat perbankan di Jawa Timur akan terus mengalami peningkatan. Hal itu terbukti dari peningkatan  total aset, kredit hingga penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum yang cukup naik di tahun 2012 lalu yakni naik sekitar 16,39%.

Hal yang lebih menggairahkan lagi, rasio kredit non lancar atau Non Performance Loan (NPL) bisa ditekan pada level 2,6%, sehingga perbankan umum, syariah bahkan BPR masih memiliki optimisme yang cukup tinggi untuk berbisnis di Jatim.

Besarnya antusias perbankan itu juga tercermin dari jumlah bank umum di wilayah Jawa Timur yang hingga akhir tahun 2012 tercatat sebanyak 80 bank dengan jumlah jaringan kantor sebanyak 3.468 kantor. Total aset pun mengalami pertumbuhan sebesar 17,3 % dibandingkan tahun 2011 lalu, dengan total aset mencapai Rp 353,59 triliun.

"Tabungan, giro dan deposito atau DPK pun semakin meningkat sampai  akhir tahun 2012, DPK bank umum di Jatim tercatat Rp 289,08  triliun atau tumbuh sebesar 16,39 %," ungkap Soekowardojo, Direktur Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV di Surabaya, Rabu (30/1/2013).

Dimana sumbangan DPK terbesar berasal dari simpanan tabungan yang mencapai 21,91% dengan nominal sebesar Rp 134,21 triliun. Sedangkan giro dan deposito menyumbang 20,71% dan 8,50%. Tingginya simpanan tabungan seiring dengan upaya perbankan untuk memperoleh dana murah serta pilihan masyarakat untuk menyimpan dana dalam bentuk simpanan yang sewaktu-waktu dapat ditarik.

Penyaluran kredit juga tak kalah signifikannya, dimana total penyaluran kredit semua bank di Jatim mencapai Rp 239,48 triliun. Besarnya pertumbuhan kredit tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Desember 2011) yang tercatat sebesar 22,18%.

"Penyaluran kredit bank umum masih didominasi oleh kredit sektor produktif yakni untuk modal kerja dengan proporsi sebesar 58,26%. Baru kemudian untuk kredit konsumsi dan investasi dengan proporsi kredit masing-masing sebesar 27,66% dan 14,08%," jelas Soeko.

Membaiknya fungsi intermediasi perbankan Jawa Timur juga dapat dilihat dari kenaikan Loan to Deposit Ratio (LDR) dari sebesar 76,35% pada bulan Desember 2011 menjadi sebesar 82,84% pada bulan Desember 2012. Hal itu didukung oleh rendahnya risiko kredit yang tercermin dari cukup rendahnya rasio kredit non lancar atau Non Performance Loan (NPL) pada level 2,6%.

Peran perbankan di Jatim dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tercermin dari penyaluran Kredit UMKM hingga Desember 2012 secara umum juga menunjukkan peningkatan. Tercatat penyaluran kredit UMKM oleh bank umum di Jawa Timur mencapai Rp 68,53 triliun, atau tumbuh sebesar 9,93% dibandingkan tahun 2011. Angka NPL  kredit UMKM yang disalurkan dapat terjaga di kisaran 3,63%.

"Adapun proporsi penyaluran Kredit UMKM terbesar adalah pada Bank Pemerintah dengan prosentase mencapai 54,89%, disusul kemudian dengan bank swasta dan bank asing dengan prosentase masing-masing sebesar 43,53% dan 1,58%," tandasnya.

Soeko memprediksi, pertummbuhan kredit perbankan masih akan tumbuh dengan cukup baik. Dengan pertumbuhan ekonomi Jatim sampai 7,3%. maka sektor perbankan pun akan tumbuh sekitar 23% atau lebih.

Read more »

Kota Malang Bakal Punya SPBU Gas Metan

Malang - Kota Malang akan memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) gas metan. Sebab saat ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) telah menggagas pemanfaatan gas metan yang dihasilkan oleh ratusan ton sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang.

Kepala DKP, Wasto mengatakan, pihaknya menganggarkan dana sebesar 200 juta rupiah untuk pengadaan SPBU tersebut. Teknisnya, DKP akan menyediakan tempat pengumpulan gas metan. Kemudain tabung tersebut akan disalurkan pada saluran pipa. "Dari pipa itulah masyarakat bisa mengambil gas metan untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar," ujar Wasto, Selasa (29/01/2013).

Warga umum bisa mendapatkan gas metan tersebut secara cuma-cuma alias gratis. Programnya sendiri akan direalisasikan mulai pertengahan Ferbuari mendatang, dengan membangun tiga titik SPBU gas metan di sekitar TPA Supit Urang. "Masyarakat hanya perlu membeli ampul atau plastik untuk menyimpan gas metan," katanya.

Gas metan itu, sambung Wasto, digunakan sebagai pengganti bahan bakar gas yang sudah ada. Untuk kompornya, masyarakat pun bisa merakit sendiri menggunakan kaleng bekas susu. "Sangat mudah dan lebih hemat, apalagi kita berikan gas metan secara gratis," papar Wasto.

Ditanya soal kemungkinan resiko kebakaran di TPA, Wasto menjamin penggunaan gas metan relatih lebih aman dibandingkan gas LPG. "Daerah lain sduah ada yang punya SPBU gas metan, dan selama ini saya belum pernah mendengar ada kebakaran," tandasnya.

Untuk diketahui, di tahun 2012 lalu, sebenarnya sudah ada 65 Kepala Keluarga (KK) yang sudah memanfaatkan tenaga gas metan untuk memasak. Di tahun ini, ditargetkan ada 200 KK lagi yang menggunakan gas metan. Warga tersebut mendapatkan bantuan secara cuma-cuma dari Pemkot Malang, berupa kompor tenaga gas metan serta pipa penyaluran. Biaya yang dikeluarkan Pemkot Malang untuk bantuan ini mencapai Rp 200 juta.

"Warga yang kami bantu ini merupakan warga yang rumahnya berjarak 500 meter sampai satu kilometer dari TPA Supit Urang," pungkas Wasto.

Read more »

Pedagang Online Pilih JNE Ketimbang PT POS

Lumajang - PT POS Indonesia yang ingin mengembangkan bisnis online mendapat kritikan oleh para pedagang online di Lumajang. Pasalnya, jasa pengiriman POS masih kalah cepat segi pelayanan dibanding jasa pengiriman JNE.

"Jujur saja, pengiriman PT POS masih kalah dengan JNE," kata Reza, salah pedagang kaos online saat pembentukan Asosiasi Pedagang Online Lumajang (APOL) di Kantor POS Lumajang, Selasa (29/1/2013).

Dia mengatakan, jasa pengiriman lewat POS untuk barang sangat lambat. Bahkan, untuk menerima kiriman dari luar negeri, PT POS masih lemah. "Kami harap PT POS melakukan perbaikan," terangnya.

Pedagang online lain juga menyayangkan jasa pengiriman POS sangat lama dan kondisi barang kerap ada yang rusak. Bahkan, JNE dinilai lebih profesional dan cepat sampai di tujuan. "Jujur enakan pakai JNE," ujar pria yang pernah menyesal menggunakan jasa POS.

Kepala PT POS Lumajang, A Crisna Sutanty mengatakan, dengan adanya kritikan atas pelayanan dari pedagang online soal pengiriman barang, pihaknya akan melakukan pembenahan kinerja internal dan standar operasional system.

"Kami akan perbaikan secepatnya dan kita akan jauh lebih baik dari JNE," pungkasnya.

Read more »

TDL Naik, Hartono Elektronik Pesimistis

Surabaya - Meningkatnya Tarif Dasar Listrik (TDL) ditambah dengan rencana pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tahun ini dipresiksi akan membuat sejumlah kebutuhan pokok pun merangkak naik. Hal ini membuat para pelaku usaha elektronik mengaku cemas karena penjualan elektronik dipastikan akan stagnan bahkan mengalami penurunan.

Marketing Director, Hartono Elektronika, Roy Soeprapto, mengaku kenaikan dua varian ini jelas akan membuat pasar semakin lengang dan menunda untuk melakukan pembelian elektronik.

"Awal tahun ini, penjualan di sejumlah cabang kami masih cukup normal. Namun respon pasar usai pengurangan subsidi BBM tak bisa kami prediksi akan normal juga," ucap Row Soeprapto usai kegiatan Hartono EZ.Cooking Class bersama Elektrolux di Bukit Darmo Golf Surabaya, Selasa (29/1/2013).

Faktor ini juga yang membuat Hartono Elektronik pun tak berani memasang target kenaikan penjualan elektroniknya, padahal setiap tahun biasanya target penjualan diprediksi bisa bertambah 20% hingga 30%.

"Namun tanda-tanda stagnan ini sebenarnya sudah terlihat di 2012 lalu dimana target penjualan hingga 30 persen tak tercapai bahkan cenderung stabil. Tampaknya di tahun ini juga akan mengalami hal yang sama," jelasnya.

Bahkan penjualan terbaik tahun 2012 lalu justru ada di gerai Sidoarjo, padahal di Sidoarjo Hartono Elektronik hanya memiliki satu gerai saja. Dibandingkan Kota Surabaya yang memiliki 5 gerai, Sidoarjo mampu menyumbang hingg 23 persen pendapatan. Sedangkan Malang kontribusinya hanya 9-10 persen.

"Untuk Malang masih rendah mungkin karena kawasan disana lebih dingin, sementara yang paling laris dari produk yang kami jual adalah TV, AC, kulkas dan mesin cuci," tandasnya.

Read more »

Skenario Program Konversi BBM ke Gas Diubah

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengubah skenario program konversi pemakaian bahan bakar minyak untuk kendaraan ke bahan bakar gas (BBG) dengan memprioritaskan anggaran guna membangun infrastruktur pipa gas.

Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM, Edy Hermantoro di Jakarta, Selasa mengatakan, perubahan skenario itu adalah mengalokasikan sebagian dana stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) yang dalam APBN 2013 ditetapkan Rp470 miliar untuk infrastruktur pipa gas.
"Dengan penyediaan infrastruktur pipa gas ini, kami harapkan swasta juga ikut masuk dalam program BBG ini, sehingga program konversi akan makin meluas," katanya.
Pemerintah mengalokasikan dana APBN 2013 yang disalurkan ke PT Pertamina (Persero) untuk program konversi BBG senilai Rp470 miliar.
Dana tersebut sebelumnya akan digunakan Pertamina membangun tujuh SPBG yang terhubung dengan pipa (online) di kawasan Jabodetabek.
Namun, pemerintah mengubah skenario tersebut dengan mengalokasikan sebagian dana sekitar Rp130 miliar untuk pembangunan jaringan pipa gas SPBG.
Sedang, sisa dananya atau sekitar Rp340 miliar akan digunakan Pertamina membangun SPBG "online" yang diperkirakan berjumlah lima unit.
Pembangunan satu unit SPBG diperkirakan membutuhkan biaya investasi Rp70 miliar.
Menurut dia, kalau swasta yang diminta membangun infrastruktur pipa gasnya, mereka akan kesulitan dalam pembiayaannya.
Edy juga mengatakan, dengan membangun pipa itu, maka Jakarta akan dikelilingi infrastruktur pipa gas untuk SPBG.
"Jadi, pemerintah memancing dulu, agar swasta masuk. Jaringan pipa ini akan didekatkan dengan pengguna gasnya seperti Trans Jakarta," katanya.
Ia menambahkan, pihaknya akan meminta bantuan pemda dalam pembebasan lahan untuk infrastruktur pipanya.
Alternatif lokasi infrastruktur pipa antara lain berada di ruas Bekasi-Jakarta atau Jakarta Utara.
Di luar itu, Kementerian ESDM juga akan membangun satu "mother" stasiun dengan 4-5 "daughter" senilai total Rp127 miliar.
Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto mengatakan, pihaknya akan mengulang tender tiga SPBG yang sebelumnya dilakukan 2012.
Pengulangan dilakukan karena lelang kali ini memakai dana APBN 2013.
Menurut dia, tender ulang akan dilakukan bersamaan dengan proses pembangunan dua SPBG baru.
"Kami harapkan semua lelang bisa dimulai Januari ini, sehingga SPBG beroperasi Juni-Juli ini," kata Hari.
Sebelumnya, Pertamina telah melelang pembangunan tiga unit SPBG dengan memakai dana APBN 2012.Ketiga SPBG itu berlokasi di Pulo Gadung, Cililitan, dan Kalideres. Sedangkan, opsi lokasi SPBG baru antara lain di jalur Bogor-Cibinong.(tp)

Read more »